Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
24 |
2020 |
himpunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah |
- |
24 |
2003 |
Mahkamah Konstitusi |
- |
8 |
2011 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
7 |
2020 |
PPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
25 |
1992 |
PERKOPERASIAN |
-
|
28 |
1956 |
PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN
|
-
|
29 |
1956 |
PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN
MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN |
-
|
43 |
2003 |
PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
-
|
1 |
1974 |
PERKAWINAN |
-
|
21 |
1992 |
PELAYARAN |
-
|
34 |
1999 |
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA |
-
|
82 |
1958 |
PERPANJANGAN JANGKA-WAKTU SATU TAHUN DAN PADA KEADAAN PERANG YANG TELAH DINYATAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957 DAN YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 79 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 170) UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. |
-
|
1 |
1961 |
PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG. |
-
|
2 |
1999 |
PARTAI POLITIK |
-
|