Salam Konstitusi,

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara, sebab pertanyaan tersebut membutuhkan diskusi yang lebih mendalam. Kami menyarankan agar saudara mengajukan permohonan penelitian atau wawancara kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI.

Terima Kasih.

Salam Konstitusi,

Berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata cara Beracara Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jika saudara mengajukan permohonan secara luring (offline), saudara dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Namun jika saudara mengajukan permohonan secara daring (online), saudara dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Terima kasih.

Salam Konstitusi.

Kami turut prihatin terhadap permasalahan yang saudara hadapi.

Akan tetapi kami mohon maaf, tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena pertanyaan tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan kasus kongkrit diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu (1) Menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945; (2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara; (3) Memutuskan pembubaran partai politik; (4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta (5) Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kami sarankan saudara dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum terhadap masalah tersebut atau dapat juga melaporkan peristiwa yang saudara anggap sebagai pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Kami juga doakan saudara dapat meraih cita-cita pekerjaan saudara menjadi dokter yang amanah dan bijaksana, serta selalu taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

Salam Konstitusi.

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, telah mengatur secara normatif beberapa kewajiban atau tanggung jawab negara, misalkan pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 mengatur, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Berarti seluruh hak konstitusional setiap orang khususnya warga negara yang dijamin dalam konstitusi maka negara berkewajiban menghargai (respect), memenuhi (fullfill) dan melindungi (protect) hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya, mengenai pertanyaan hak negara, dalam perspektif hukum tata negara sesungguhnya kurang tepat melekatkan kata "hak" pada negara, substansi dalam konstitusi justru mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan negara yang diejawantahkan pada kewenangan-kewenangan lembaga negara. Misalkan kewenangan Presiden dan DPR untuk memberikan persetujuan bersama terhadap rancangan undang-undang sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, aturan ini tidak dikatakan sebagai "hak" negara dalam membentuk undang-undang, tapi lebih tepat kewenangan negara untuk membentuk undang-undang.

Referensi:
- UUD 1945
- UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Terima kasih.

Salam Konstitusi.

Mohon maaf, kami belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena kalimat pertanyaan kurang jelas. Silahkan menuliskan kembali rumusan pertanyaan dengan lebih baik.

Terima kasih.

Salam Konstitusi.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengatur, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Terkait kebebasan beragama juga diatur dalam 28E ayat (1) UUD 1945, yakni " Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Meskipun dalam konstitusi tidak diatur mengenai bentuk hukuman ketika terjadi pelanggaran terhadap hak konstituional ini. Namun, bukan berarti tidak terdapat hukuman terhadap tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan beragama dan beribadat orang lain. Dalam praktik, hukuman biasanya akan dikaitkan dengan bentuk tindakan pelanggaran itu, misalkan menghalangi orang lain beribadah maka dapat dipidana dengan Pasal 175 KUHP, contoh lain misalkan tindakan perusakan rumah ibadah maka dapat dikenakan sanksi pidana secara umum yaitu Pasal 406 atau 410 KUHP terkait perusakan barang. Jadi, secara hukum, telah terdapat berbagai instrumen hukum mendukung penjaminan hak konstitusional kebebasan beragama warga negara.

Referensi:
- UUD 1945
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Terima kasih.

Salam Konstitusi.

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, mengatur terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam UUD 1945 penyebutan subjek hukum yang diberikan hak konstitusional dapat dengan frasa misalkan "warga negara", "setiap orang", "penduduk". Hak-hak ini tersebar diberbagai pasal dalam UUD 1945, khususnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28I). Misalkan: Pasal 28A (Hak hidup), Pasal 28B (Hak Berkeluarga), Pasal 28C (Hak Pengembangan Diri), dan hak lainnya silahkan baca di BAB XA ini. Ada pula hak konstitusional diluar Bab XA ini, seperti Pasal 30 (Hak ikut serta dalam Pertahanan dan Keamanan Negara) atau Pasal 31 ayat (1) (Hak Pendidikan). Sedangkan untuk kewajiban warga negara juga tersebar di berbagai pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 27 ayat (3) (Wajib ikut serta Pembelaan Negara), Pasal 28 J ayat (1) (Wajib menghormati HAM orang lain). Untuk, menemukan seluruh hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 secara rinci, sebenarnya cukup mudah melalui komputer, saudara dapat langsung mencari (ctrl+F) kata kunci "hak" atau "wajib", kemudian melihat subjek hukumnya adalah warga negara, orang atau penduduk.

Referensi:
- UUD 1945

Terima kasih

Salam Konstitusi.

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena merupakan permasalahan implementasi norma dan kasus kongkrit diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silahkan berkonsultasi dengan penasehat hukum.

Terima kasih.

Halo Alfina,

Terima kasih atas pertanyaan. Untuk periode magang berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Pengajuan magang dapat dilakukan melalui laman MK mkri.id pada menu Hubungi MK, dengan pilihan Magang/KKN/KKL. Untuk persyaratannya adalah melampirkan surat pengantar dari Universitas beserta proposal dan dapat diupload pada laman MKRI. 

Semoga membantu. 

Hai Ahmad,

Terima kasih atas pertanyaannya. Pengajuan magang dapat dilakukan melalui laman MK mkri.id pada menu Hubungi MK, dengan pilihan Magang/KKN/KKL. Untuk persyaratannya adalah melampirkan surat pengantar dari Universitas beserta proposal dan dapat diupload pada laman MKRI.

Demikian, semoga membantu.