Aljir, 23/2/2020. Indonesia dan Aljazair adalah dua sahabat kental. Tak hanya dalam ikatan politik, di bidang penegakan keadilan konstitusional hubungan erat persahabatan kedua negara pun tergambar dengan ikatan antara Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) dengan Dewan Konstitusi Aljazair.
Ketika bertemu muka dengan Ketua Dewan Konstitusi Aljazair, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan betapa hubungan dalam penegakan keadilan konstitusional ini telah berlangsung sekian lama. Dalam konteks penegakan keadilan konstitusional, MKRI adalah saudara muda dari Dewan Konstitusi Aljazair yang telah berusia 30 tahun. Sementara, MKRI barulah berumur 16 tahun.
Berbanding terbalik dengan keberadaan kedua negara. Indonesia lahir pada tahun 1945. Kemudian, Presiden Soekarno mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Aljazair atas Perancis melalui perjuangan diplomatik dengan mengundang perwakilan Aljazair untuk hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Aljazair pun menyatakan kemerdekaannya pada 1962. Sebagai bentuk penghargaan, patung Soekarno pun akan berdiri di bundaran kota Ben Aknoun, Aljazair yang akan diresmikan tahun ini.
Bagi Ketua Dewan Konstitusi, jalinan kerjasama dan persahabatan dalam penegakan keadilan konstitusional pun dirasakannya. Dalam kenangannya, diceritakan bahwa pernah dalam sebuah kesempatan MKRI memberi dukungan besar kepada Dewan Konstitusi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dan tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi lembaga peradilan dari negara-negara anggota organisasi konferensi Islam (OKI).
Dalam konteks ini, Hakim Wahiduddin Adams pun menyampaikan undangan secara langsung kepada Ketua Dewan Konstitusi untuk hadir dalam acara konferensi lembaga peradilan negara-negara OKI yang akan diselenggarakan pada 7-12 September 2020 di Jakarta. Konferensi ini merupakan pertemuan rutin dua tahunan dari negara-negara anggota OKI, khususnya bagi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam yurisdiksi pengujian konstitusional.
Menanggapi undangan yang disampaikan, Ketua Dewan Konstitusi, secara umum menyambut baik atas undangan yang disampaikan. Bila tidak ada aral melintang, ketua dewan konstitusi dengan senang hati akan menghadiri sendiri undangan tersebut atau dengan mengirim perwakilan. Tentunya hal ini sangat tentatif mengingat pekerjaan yang sedang ditangani oleh Dewan Konstitusi ini sudah sangat menumpuk. Ditambah dengan agenda besar yang sedang dilakukan di Aljazair dalam rangka amandemen konstitusi. Dalam waktu dekat, Aljazair akan menggelar referendum untuk menjaring aspirasi seluruh rakyat sebelum menyusun perubahan konstitusi. (bsr/NRA).