JAKARTA, HUMAS MKRI – Sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Konferensi MK Negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pertemuan dengan Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri pada Kamis (13/2/2020) siang di Gedung MK. Pertemuan ini merupakan inisiasi Biro Humas dan Protokol yang juga bertujuan untuk mendapatkan sosialisasi administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri delegasi MK.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah tersebut, Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Prasetyo Hadi membuka pemaparannya dengan penjelasan tentang fitur-fitur yang harus diperhatikan dalam paspor dinas yang dimiliki oleh hakim dan pegawai MK. Ia menyampaikan bahwa ke depannya, paspor dinas akan mengalami pemutakhiran tekhnologi dengan memasukkan chip khusus yang dapat mempermudah otoritas imigrasi negara tujuan dinas dalam memproses validasi data para petugas perjalanan dinas luar negeri.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan secara khusus terkait persiapan penyelenggaraan Konferensi MK negara OKI di Jakarta pada 2020. Prasetyo menyampaikan bahwa terdapat 3 hal yang perlu mendapat perhatian penyelenggara yang juga perlu untuk dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri selaku mitra kerja MK, yaitu administrative arrangement yang meliputi materi pokok pertemuan, logistik, serta layanan konsuler untuk para tamu asing dari mancanegara. Terkhusus tentang layanan konsuler, ia menyatakan kesiapan direktorat konsuler untuk mendukung MK dalam proses perizinan para tamu asing memasuki wilayah Indonesia, baik bagi para tamu yang memerlukan pengurusan visa di KBRI negara asal, visa on arrival, calling visa, maupun bagi para yang tidak memerlukan visa namun terdapat prosedur clearance dari Kemenlu.
Menanggapi hal tersebut, Guntur menyampaikan apresiasi atas sosialisasi informasi yang diberikan serta kesediaan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Konsuler untuk selalu mendukung MK dalam setiap kegiatan internasional. Ia menyatakan bahwa MKRI sangat merasakan dukungan Kementerian Luar Negeri pada peran aktif MKRI dalam forum-forum berlevel internasional. Menutup pertemuan, selain menaruh perhatian pada event-event internasional, Guntur juga menyampaikan harapan agar Kementerian Luar Negeri juga dapat memberikan pelatihan kepada para pegawai MK yang menggawangi kerja sama internasional untuk mendapatkan pelatihan oleh Kemenlu terkait negosiasi, diplomasi maupun tata etika internasional sebagai salah satu wujud peningkatan kapasitas SDM MKRI. “Kami ingin agar pegawai-pegawai kami juga memiliki ilmu-ilmu diplomasi sebagaimana yang dimiliki oleh diplomat kementerian luar negeri,” tutupnya. (NL/LA)