Info Penanganan Pemilihan Umum 2024

Daftar Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Perkara DPR/DPRD

NO	PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	PUTUSAN
291	PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Nomor Perkara : 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Menolak Seluruhnya
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon: ...
		Pihak Terkait: ...	Kuasa Pihak Terkait: ...
292	PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Nomor Perkara : 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Menolak Seluruhnya
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon: ...
		Pihak Terkait: ...	Kuasa Pihak Terkait: ...
293	PHP Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Nomor Perkara : 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Tidak Berwenang
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon: ...
		Pihak Terkait: ...	Kuasa Pihak Terkait: ...
294	PHP Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Perkara : 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Tidak Berwenang
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon: ...
		Pihak Terkait: ...	Kuasa Pihak Terkait: ...

< 1 ... 27 28 29 30

Perkara DPD

NO	PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	PUTUSAN
1	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Nomor Perkara : 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
2	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Perkara : 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan kewenangan Mahkamah. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
3	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Nomor Perkara : 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, teggang waktu pengajuan permohon, kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat; 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutersertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
4	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Perkara : 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 3. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohonan tidak jelas atau kabur (obscuur); Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
5	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Perkara : 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
6	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Riau Nomor Perkara : 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (obscuur); Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
7	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Riau Nomor Perkara : 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
8	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Perkara : 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
9	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor Perkara : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPD Provinsi Maluku ditarik; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
10	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Nomor Perkara : 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
11	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Nomor Perkara : 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:
12	PHP Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Nomor Perkara : 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pembatalan seluruh hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika untuk pemilihan umum anggota DPD Papua Tengah ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon:
		Pihak Terkait:	Kuasa Pihak Terkait:

Perkara Presiden/Wakil Presiden

NO	PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Nomor Perkara : 1/PHPU.PRES-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Permohonan diregistrasi Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait Keterangan Bawaslu Keterangan Pihak Terkait Jawaban Termohon Keterangan Bawaslu	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk.
		Pihak Terkait: Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma`ruf Amin	Kuasa Pihak Terkait: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
2	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Nomor Perkara : 2/PHPU.PRES-XXII/2024	Pemohon:	Kuasa Pemohon: ...	Permohonan diregistrasi Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait Keterangan Bawaslu Keterangan Pihak Terkait Jawaban Termohon Keterangan Bawaslu Permohonan diregistrasi Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait Keterangan Bawaslu Keterangan Pihak Terkait Jawaban Termohon Keterangan Bawaslu	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
		Termohon: KPU RI	Kuasa Termohon: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk.
		Pihak Terkait: Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma`ruf Amin	Kuasa Pihak Terkait: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.