| 2021-12-15 10:15:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-301 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN KETETAPAN
|
| 2021-12-15 10:15:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan]
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN PUTUSAN
|
| 2021-11-23 13:54:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 131.13-360 TAHUN 2021 TERTANGGAL
24 FEBRUARI 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 131.13-301 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI SUMATERA BARAT
Acara Sidang
:
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)
|
| 2021-11-23 13:34:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
[KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/P TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN]
Acara Sidang
:
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)
|
| 2021-11-10 14:10:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 131.13-360 TAHUN 2021 TERTANGGAL
24 FEBRUARI 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 131.13-301 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI SUMATERA BARAT
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
|
| 2021-11-09 14:07:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA [KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/P TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN]
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
|
| 2021-07-30 13:50:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ATAS PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA ANTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERHADAP PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN KETETAPAN
|
| 2021-07-21 11:14:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ATAS PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA ANTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERHADAP PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
|
| 2019-04-30 13:47:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XVII/2019
Pokok Perkara
:
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2014-2019 TERHADAP DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE APRIL 2017-SEPTEMBER 2019
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN
|
| 2019-02-06 13:37:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XVII/2019
Pokok Perkara
:
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2014-2019 TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE
APRIL 2017-SEPTEMBER 2019
Acara Sidang
:
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)
|
| 2019-01-21 14:06:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XVII/2019
Pokok Perkara
:
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2014-2019 TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE
APRIL 2017-SEPTEMBER 2019
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)
|
| 2015-10-20 14:14:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XIII/2015
Pokok Perkara
:
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TERHADAP KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN
|
| 2015-09-30 14:27:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-XIII/2015
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TERHADAP KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)
|
| 2014-01-16 15:58:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN -XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan dan Ketetapan
|
| 2013-08-28 15:36:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Panwaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Bawaslu dan KPU
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2013-07-30 13:08:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Pemilihan (Bawaslu) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Acara Sidang
:
Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2013-07-17 13:36:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Pemilihan (Bawaslu) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2013-06-27 13:34:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara PANWASLU Provinsi Sumatera Utara terhadap BAWASLU dan KPU
Acara Sidang
:
Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2013-06-13 13:34:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara PANWASLU Provinsi Sumatera Utara terhadap BAWASLU dan KPU
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2013-05-28 17:00:00 |
Nomor Perkara
:
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA ADVOKAT TERHADAP BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN PUTUSAN
|
| 2013-05-06 13:40:00 |
Nomor Perkara
:
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA ADVOKAT TERHADAP BADAN PEMBINAAN HUKUM
Acara Sidang
:
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)
|
| 2013-04-17 13:37:00 |
Nomor Perkara
:
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA ADVOKAT TERHADAP BADAN PEMBINAAN HUKUM
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)
|
| 2012-09-19 14:10:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2012-07-31 10:12:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2012-07-30 11:32:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keteranagan MRP dan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I serta Termohon II (V)
|
| 2012-07-26 11:05:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Acara Sidang
:
Mendengarkan Jawaban Termohon II, Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon dan Termohon serta Kemendagri (IV)
|
| 2012-07-19 14:00:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Acara Sidang
:
Mendengarkan Jawaban Termohon dan Pembuktian (III)
|
| 2012-07-06 09:55:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Acara Sidang
:
Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2012-06-22 08:57:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2012-05-08 11:10:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Termohon I dan Termohon II (VIII)
|
| 2012-04-24 14:00:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Acara Sidang
:
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN TERMOHON
(VII)
|
| 2012-04-16 14:09:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Termohon (VI)
|
| 2012-04-10 14:10:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)
|
| 2012-04-04 14:13:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik IndonesiaSengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik IndonesiaSengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I (DPR), danMendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I (DPR), danMendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I (DPR), dan
Termohon II (BPK) (IV)Termohon II (BPK) (IV)Termohon II (BPK) (IV)
|
| 2012-03-27 14:11:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I (DPR), dan
Termohon II (BPK) (III)
|
| 2012-03-14 14:27:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK)
Acara Sidang
:
Perbaikan Permohonan dan Mendengarkan Jawaban Termohon I (DPR) serta
Termohon II (BPK) (II)
|
| 2012-02-21 14:23:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK)
Acara Sidang
:
Pemeriksaaan Pendahuluan (I)
|
| 2012-02-08 16:22:00 |
Nomor Perkara
:
5/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Komite Kerja Advokat Indonesia Dengan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2012-01-27 11:01:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Negeri RI Terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2012-01-27 08:31:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat Jenderal Optonomi
Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap Komisi Independen Pemilihan Aceh
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Para Pihak (III)
|
| 2012-01-17 09:14:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2012-01-17 09:00:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2012-01-16 16:01:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat
Jenderal Optonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap
Komisi Independen Pemilihan Aceh
Acara Sidang
:
Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2012-01-13 10:04:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat
Jenderal Optonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap
Komisi Independen Pemilihan Aceh
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perkara (I)
|
| 2012-01-04 16:07:00 |
Nomor Perkara
:
6/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan dan Ketetapan (VI dan II)
|
| 2011-12-02 09:39:00 |
Nomor Perkara
:
6/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perakilan
Rakyat Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2011-11-25 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
5/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2011-11-24 16:00:00 |
Nomor Perkara
:
4/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2011-11-02 13:00:00 |
Nomor Perkara
:
5/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perkara (I)
|
| 2011-10-05 14:18:00 |
Nomor Perkara
:
4/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Menteri Agama Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2011-09-22 11:00:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Termohon dan Ahli dari Pemohon danTermohon (V)
|
| 2011-09-08 15:00:00 |
Nomor Perkara
:
4/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perkara (I)
|
| 2011-08-02 10:10:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kabupaten Kutai Timur
dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan ahli dari Pemohon dan Termoohon (IV)
|
| 2011-07-21 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan/Tanggapan dari Termohon dan Ahli dari Pemohon (III)
|
| 2011-06-27 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2011-06-20 09:00:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kota Sorong
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2011-05-26 15:00:00 |
Nomor Perkara
:
3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2011-05-10 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Passer Utara terhadap Menteri Kehutanan RI
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)
|
| 2011-04-06 09:00:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Passer Utara terhadap Menteri Kehutanan RI
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2011-04-05 13:00:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kota Sorong
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2011-03-11 14:00:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Passer Utara terhadap Menteri Kehutanan RI
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2011-03-11 09:00:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-VIII/2010
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN) ANTARA BUPATI DAN
KETUA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH TERHADAP MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN
|
| 2011-02-21 10:30:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kota Sorong
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2010-10-11 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2010-08-04 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2009-02-10 14:01:00 |
Nomor Perkara
:
27/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan (V)
|
| 2009-01-08 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
27/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden RI.
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait(IV)
|
| 2008-12-23 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
27/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden RI.
Acara Sidang
:
Mendengarkan Keterangan Termohon dan Pihak Terkait (Gubernur, KPU Pusat, DPRD Provinsi) (III)
|
| 2008-12-03 13:48:00 |
Nomor Perkara
:
27/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Komisi Pemilihan Umum Prov Maluku Utara Terhadap Presiden Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2008-11-13 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
27/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuuluan (I)
|
| 2008-03-28 09:30:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 ??? 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Tentang Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Morowali)
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN PUTUSAN (III)
|
| 2008-03-18 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
6/PUU-VI/2008 DAN 7/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999 (6/PUU-VI/2008) DANSENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA BANK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (7/SKLN-VI/2008)
Acara Sidang
:
MENDENGARKAN KETERANGAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN DPRD KABUPATEN BANGGAI, BUPATI DAN DPRD BANGGAI KEPULAUAN DAN PIHAK TERKAIT (III) (6/PUU-VI/2008) DAN PENGUCAPAN KETETAPAN PENARIKAN KEMBALI (III) (7/SKLN-VI/2008)
|
| 2008-03-12 10:59:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI NAD DAN PRESIDEN RI cq MENTERI DALAM NEGERI
Acara Sidang
:
PENGUCAPAN PUTUSAN (VII)
|
| 2008-03-06 13:23:00 |
Nomor Perkara
:
7/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA BANK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Acara Sidang
:
PENARIKAN PERKARA (II)
|
| 2008-02-22 15:41:00 |
Nomor Perkara
:
7/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2008-02-14 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Panitia Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2007-2012 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Morowali)Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Panitia Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2007-2012 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Morowali)
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)
|
| 2008-01-28 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
Mendengar Keterangan Saksi Dari Pemohon, Termohon Dan Pihak Terkait (VI)
Acara Sidang
:
Mendengar Keterangan Saksi Dari Pemohon, Termohon Dan Pihak Terkait (VI)
|
| 2008-01-24 08:26:00 |
Nomor Perkara
:
1/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALLI PERIODE 2007-2012 (TENTANG PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MOROWALLI)
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
|
| 2008-01-21 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
32/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPU Daerah Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum (tentang Penetapan dan Pengumuman calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara)
Acara Sidang
:
Mendengar Keterangan Pemohon Prinsipal dan Termohon dalam Rangka Penarikan Kembali (II)
|
| 2008-01-16 10:07:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Acara Sidang
:
Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait (V)
|
| 2008-01-08 17:45:00 |
Nomor Perkara
:
32/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
Senketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara Terhadap Komisi Pemilihan Umum (Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara)
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
|
| 2007-12-11 11:00:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Acara Sidang
:
Mendengar Tanggapan Termohon, Mendengar Keterangan Pihak Terkait Langsung dan Ahli dari Pemohon dan Termohon (IV)
|
| 2007-11-27 11:00:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Acara Sidang
:
Pembacaan Permohonan, Mendengarkan Tanggapan Termohon dan Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (III)
|
| 2007-11-19 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
|
| 2007-11-05 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
26/SKLN-V/2007
Pokok Perkara
:
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan
|
| 2007-05-28 09:00:00 |
Nomor Perkara
:
030/SKLN-IV/2006 dan 031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Perihal Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi Dan Informasi & Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2007-04-18 10:03:00 |
Nomor Perkara
:
030/SKLN-IV/2006 dan 031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Antara KPI dengan Presiden R.I. C.Q. Menteri Komunikasi dan Informasi & Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945
Acara Sidang
:
Pengucapan Putusan
|
| 2007-03-12 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
027/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah
Acara Sidang
:
Pembacaan Putusan (IV)
|
| 2007-03-08 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
030/SKLN-IV/2006 & 031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945
Acara Sidang
:
Mendengar Keterangan DPR, Ahli Dari Pemohon, Ahli Dari Pemerintah serta Pihak Terkait (IV)
|
| 2007-02-19 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
030/SKLN-IV/2006 & 031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi & Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945
Acara Sidang
:
Jawaban Termohon (Presiden RI qq. Menteri Komunikasi Dan Informatika RI) Dilanjutkan Dengan Mendengarkan Keterangan Saksi Dan/Atau Ahli Dari Pemohon (III)
|
| 2007-01-25 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
027/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD PROVINSI POSO DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
|
| 2007-01-25 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
030/SKLN-IV/2006, 031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
|
| 2007-01-09 11:00:00 |
Nomor Perkara
:
030/SKLN-IV/2006, 031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
|
| 2007-01-09 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
027/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD PROVINSI POSO DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Acara Sidang
:
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
|
| 2006-07-12 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
004/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kelembagaan Negara Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi Terhadap Presiden RI, Mendagri, DPRD Kab. Bekasi
Acara Sidang
:
Pembacaan Putusan
|
| 2006-05-16 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
004/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kelembagaan Negara Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi Terhadap Presiden RI, Mendagri, DPRD Kab. Bekasi
Acara Sidang
:
Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Termohon I, II dan III
|
| 2006-04-19 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
004/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kelembagaan Negara Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi Terhadap Presiden RI, Mendagri, DPRD Kab. Bekasi
Acara Sidang
:
Mendengar Keterangan Presiden, Mendagri dan DPRD Kab. Bekasi
|
| 2006-03-21 11:00:00 |
Nomor Perkara
:
004/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kelembagaan Negara Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi Terhadap Presiden RI, Mendagri, DPRD Kab. Bekasi
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan
|
| 2006-01-25 14:00:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBERIKAN UUD 1945 (PILKADA DEPOK)
Acara Sidang
:
Pembacaan Putusan
|
| 2006-01-24 10:00:00 |
Nomor Perkara
:
2/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBERIKAN UUD 1945
Acara Sidang
:
Pemeriksaan Pendahuluan
|