Peraturan dan Keputusan Sekjen
 
Judul Tentang Di Unduh File Pendukung
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 128 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11245 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1b Tahun 2015 Pedoman penanganan benturan kepentingan_di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi 11375 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2015 Pelaksanaan Penaganan Pengaduan Pelanggaran Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11424 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.3 Tahun 2015 Tim Penyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11267 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2015 Penunjukan Role Model Dan Agents Of Change Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11288 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2015 Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11329 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1b Tahun 2015 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11291 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.1 Tahun 2015 Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 11322 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 161 Tahun 2011 Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 11388 Klik Disini