Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
21
Feb
2018
09:26 WIB
Nomor
:
95/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Setya Novanto Kuasa Pemohon : Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
118
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
21
Feb
2018
09:15 WIB
Nomor
:
5/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Paustinus Siburian, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
119
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
08
Feb
2018
15:46 WIB
Nomor
:
40/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum. 2.Hotman Tambunan, S.T., MBA. 3.Dr. Yadyn, S.H., M.H. 4.Novariza, S.T, S.H. 5.Lakso Anindito, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
151
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
08
Feb
2018
15:37 WIB
Nomor
:
37/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Horas A.M. Naiborhu Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
126
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
08
Feb
2018
15:27 WIB
Nomor
:
36/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), 2.Yudhistira Rifky Darmawan 3.Tri Susilo, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Syaugi Pratama, S.H., M.Si (Han)., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
195
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
Jan
2018
15:53 WIB
Nomor
:
98/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Dwi Maryoso, S.H. 2.Feryando Agung Santoso, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
114
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
Jan
2018
15:31 WIB
Nomor
:
82/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Kamaluddin Harahap Kuasa Pemohon : Muhammad Ainul Syamsu, S.H., dkk
Amar Putusan
:
1.Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
121
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
Jan
2018
15:13 WIB
Nomor
:
28/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Hans Wilson Wader 2.Meki Elosak 3.Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay 4.Pastor John Jonga, Pr. 5.Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua 6.Yayasan Satu Keadilan Kuasa Pemohon : Latifah Anum Siregar, S.H, M.H., dkk
Amar Putusan
:
1.Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dapat diterima; 2.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
115
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
31
Jan
2018
14:35 WIB
Nomor
:
7/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Kuasa Pemohon : Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
120
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
11
Jan
2018
14:38 WIB
Nomor
:
75/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Hendra Fauzi; 2. Robby Syahputra; 3. Ferry Munandar;dkk Kuasa Pemohon: Irfan Fahmi, S.H.I, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
127
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 6 ... 260 >