Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
20
Mar
2018
15:10 WIB
Nomor
:
92/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Khaeruddin; 2. M Said Bakhri; 3. Eri Rossatria, 4.Toipin 5.Dedi Eka Putra 6.Wiji Rahayu 7.Deefvyhert Av Simbolon Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
162
Kata Kunci
:
pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
20
Mar
2018
14:53 WIB
Nomor
:
46/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
155
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
20
Mar
2018
14:41 WIB
Nomor
:
90/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side Kuasa Pemohon : Effendi Saman, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
172
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
20
Mar
2018
14:28 WIB
Nomor
:
11/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Haryanti Sutanto (Pemohon I) 2.Victorina Arif (Pemohon II) Kuasa Pemohon : JJ. Amstrong Sembiring, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
144
Kata Kunci
:
Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
20
Mar
2018
14:18 WIB
Nomor
:
9/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. 2.H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Arvid Martdwisaktyo, S.H., MKn.,dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
149
Kata Kunci
:
Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), dan Pasal 82A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Feb
2018
14:34 WIB
Nomor
:
7/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1.Krisna Murti, S.H. 2.Khaeruddin, S.H., S.Sy. Kuasa Pemohon :-
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
145
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Feb
2018
14:14 WIB
Nomor
:
91/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Muhammad Hafidz Kuasa Pemohon : Eep Ependi, S.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
134
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Feb
2018
13:57 WIB
Nomor
:
74/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Ir. Emir Moeis, MSc Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
130
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
28
Feb
2018
13:44 WIB
Nomor
:
8/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) Kuasa Pemohon : Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
118
Kata Kunci
:
pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
21
Feb
2018
10:08 WIB
Nomor
:
101/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Oltje J, K Pesik Kuasa Pemohon : Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
122
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 260 >