Putusan Mahkamah Konstitusi
 
 
 
 
23
Jul
2018
14:20 WIB
Nomor
:
39/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Sutanto Kuasa Pemohon: Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
103
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
14:08 WIB
Nomor
:
38/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Victor F. Sjair Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Maat Patty, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
264
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
13:46 WIB
Nomor
:
34/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); 2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); 3. Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dkk Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
1.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf l; dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) tidak dapat diterima. 2.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
42
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
13:25 WIB
Nomor
:
31/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Erik Fitriadi; 2. Miftah Farid; 3. A. Wahab Sunet, dkk Kuasa Pemohon: Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
388
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
12:12 WIB
Nomor
:
30/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Muhammad Hafidz Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
536
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
11:12 WIB
Nomor
:
57/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Yayasan Bonaparte Indonesia Kuasa Pemohon : Ridha Sjartina, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
33
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
11:05 WIB
Nomor
:
46/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Dra. Indrayana; 2. Agustinus Kabul Sutrisno; 3. Drs. H. Achmad Syafi'i; dkk Kuasa Pemohon: Haris Azhar, S.H., M.A. dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
88
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
10:48 WIB
Nomor
:
1/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kuasa Pemohon : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
55
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
10:27 WIB
Nomor
:
56/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Anisa Dewi; 2. Ary Wijanarko; 3. Asep Saepudin, S.Ag.; dkk Kuasa Pemohon: Fitria Sumarni, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
48
Kata Kunci
:
pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
09:38 WIB
Nomor
:
37/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1) Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia; 2) Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); 3) Lardo Surya Dharma; 4) Sam Timisela; 5) Feryana Dwi Lhaksitasari; 6) Lady Esther Pussung; 7) Yoshua Sarow Pitoyo; 8) S.R Permata Citra Tahir; 9) Anastasya Tanti Bintari; 10) Cindy Kurniawan; 11) Adhitya Perdana Putra; 12) Maria Immaculatta Merah; 13) Satria Nugroho; 14) Uthary Maladhika; 15) Widya Puspa Lestari; 16) Deti Nurlisa; 17) Amandia Wahyu Nugrahani; 18) Douglas Febrianto S.; 19) Robin Mariyanto; 20) Jessica Christiana Nugroho; 21) Hamdan; 22) Dinda Amelia; 23) Taufika; 24) Alamsyah Milee; 25) Achmad Soim; 26) Agus Hermawan; 27) Ilham Penta; 28) Rossi Ullyl Azmi; 29) M. Imam Firdaus; dan 30) Ai Siti Sofiah Kuasa Pemohon : Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
59
Kata Kunci
:
Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 264 >