Nomor Perkara

:

79/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945

---

Pemohon

:

Dewan Perwakilan Daerah, diwakili oleh H. Irman Gusman S.E., MBA, Dr. La Ode Ida, dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

78/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap UUD 1945

---

Pemohon

:

DR. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H., Edward Alfons Theorupun, S.H., Agustiar, S.H., Mahfudin, S.H., Henry Badiri Siahaan, S.H., Jamaal Yamani, S.H., Inge A. Irawatie, S.H., M.H., dan Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., Phd

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

77/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap UUD 1945

---

Pemohon

:

Dr. M. Akil Mochtar, SH.,MH

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

76/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap UUD 1945.

---

Pemohon

:

1.Supriyadi Widodo Eddyono. 2. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana.

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

75/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 S/D Tahun 2002 Tanggal 7 AGUSTUS 2003,dan Pengjian Bab II Pasal 6 Ketetapan MPRS RI Nomor : XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Sukarno Tanggal 12 Maret 1967, Terhadap UUD 1945

---

Pemohon

:

Yayasan Maharya Pati, diwakili oleh Murnanda Utama, S.H., dan Deva Septana, selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Maharya Pati

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

74/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap UUD 1945.

---

Pemohon

:

1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa'Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA),

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

73/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

Pemohon

:

Megawati Soekarnoputri, Tjahjo Kumolo, DwiRia Latifa, S.H.,M.Sc, Dr. Junimart Girsang, S.H.,M.B.A.,MH, Rahmani Yahya, Sigit Widiarto

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

72/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Permohonan Pengujian Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

Pemohon

:

Tomson Situmeang, S.H.

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

71/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

2. Pengujian Pasal 1 angka 4 Pasal 18 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

Pemohon

:

Ir . H Isran Noor , Msi dan Drs H . Rachmat yasin, MM

File Permohonan

:

Nomor Perkara

:

70/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

Pemohon

:

Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

File Permohonan

: